Oleh : Rudi Adolf Hotman Sihombing, M.T
Dosen tetap STT Immanuel Medan

ABSTRAK

Pemakaian bahan bakar yang secara terus menerus dan peningkatan jumlah kendaraan pada roda dua menjadi salah satu penyebab kelangkaan bahan bakar minyak di Indonesia. Penggunaan knalpot yang sesuai juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan  tidak efektifnya konsumsi bahan bakar, sehingga penting dilauan penelitian terhadap hal ini.

Pengujian ini dilakukan pada knalpot jenis standart dan knalpot cross flow R 9, dengan menggunakan bahan bakar Premium RON 88 pada putaran 3000 rpm Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ada penurunan konsumsi bahan bakar yang menggunakan knalpot standart modifikasi free flow pada putaran 3000 rpm sebesar 85,33 ml (2)Ada peningkatan konsumsi bahan bakar yang menggunakan knalpot R9 pada putaran 3000 rpm sebesar 93 ml. Berdasarkan data tersebut, dapat menjadi masukan bagi para pemilik kendaraan roda dua dalam penghematan konsumsi bahan bakar. Bahwa knalpot standart modifikasi free flow lebih hemat pemakaian bahan bakarnya bila dibandingkan dengan  knalpot R9.

DUNIA ILMU 2016

Posting 371: PENGARUH KNALPOT STANDART MODIFIKASI FREE FLOW DENGAN KNALPOT R9 TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA KENDARAAN RODA DUA 150 CC ditampilkan lebih awal di Jurnal Mudira Indure.

 Oleh:

Cut Elidar, S.H., M.H   NIDN 0123085901

Zulfiani, S.H., M.H   NIDN 0105067202

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa-Provinsi Aceh.

RINGKASAN

Pasal 37 Ayat (2) Qanun Kota Langsa  Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan ng menyatakan bahwa dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Gampong sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) anggota Tuha Peuet Gampong diambil dari kaum perempuan. Namun kenyataannya berdasarkan jumlah gampong yang ada  di Kota Langsa keterwakilan Perempuan sebagai Tuha Peut belum terpenuhi.Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui bagaimana Keterwakilan perempuan Tuha Peut di Kota Langsa, Apa faktor dan Hambatan Keterwakilan Perempuan Tuha Peut di Kota Langsa Tidak terpenuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterwakilan perempuan Tuha Peut di Kota belum terpenuhi karena ada beberapa gampong di Kota Langsa yang tidak ada keterwakilan perempuan sebagai Tuha Peut Gampong, walaupun jumlah penduduk di Kota Langsa lebih banyak perempuan di bandingkan laki-laki. Adapun Faktor dan hambatan penyebab Keterwailan Perempuan Tuha Peut  tidak terpenuhi karena disebabkan masih banyak kaum perempuan yang tidak memiliki rasa percaya diri dan masih banyak anggapan kaum laki-laki terhadap perempuan, bahwa tugas perempuan hanya di dapur,di sumur dan di kasur, selain itu juga di tambah dengan Faktor Budaya masyarakat  yang masih bersifat Patriarkhi (berlawanan), serta hambatan dibidang fisik, sosial budaya, sikap pandang, historis dan kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya  kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan.

Kata kunci ; Keterwakilan, perempuan,  Tuha Peut Gampong

keterwakilan-perempuan-dalam-pembentukan

Posting 226: KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN TUHA PEUT GAMPONG DI KOTA LANGSA ditampilkan lebih awal di Jurnal Mudira Indure.

OLEH : DEWI COMALA SARI, S.E., M.SI.

Industri MICE adalah industri yang dewasa ini berkembang dan menjadi andalan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan investor di kota-kota besar di dunia. 5 negara di dunia yang menjadi top 5 daerah tujuan wisata (DTW) MICE 2013 adalah, USA, Jerman, Spanyol, Inggris dan Prancis. Sementara bila dilihat lebih spesifik dari kategori kota-kota terdepan di bisnis MICE dunia, top 5 DTW MICE ditempat oleh,  Vienna, Paris, Barcelona, Berlin, dan Singapore. Dalam percaturan MICE internasional, Indonesia masih hanya memiliki 2 kota refresentatif MICE, yakni Bali (masuk dalam top 50 kota) dan Jakarta (masuk dalam kategori top 100 kota). Sementara posisi Kota Medan, sebagai DTW MICE masih belum masuk dalam radar ICCA (The International Conference and Convention Association’s).

faktor-faktor-yang-mempengaruhi

Posting 225: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAYA TARIK DTW MICE KOTA MEDAN ditampilkan lebih awal di Jurnal Mudira Indure.

TINGKAT GAMPONG

Oleh : Wilsa dan M. Nurdin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa-Provinsi Aceh.

ABSTRAK

Pasal 13 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong  yaitu termasuk tindak pidana ringan yaitu: perselisihan dalarn rumah tangga; perselisihan antar warga; khalwat (mesum); pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; dan pencemaran lingkungan (skala ringan). Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Aparat  penegak hukum  memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.  Namun di beberapa gampong di Idi Kabupaten Aceh Timur penyelesaian tindak pidana ringan melalui peradilan adat di tingkat Gampong belumlah dilaksanakan secara efektif dan optimal masih banyak kasus-kasus tipiring dalam penyelesaiannya dengan mengikut sertakan aparat kepolisian sebagai pendamping dan lebih dari itu masih terdapat kasus tipiring yang begitu saja dilepaskan oleh Lembaga adat di gampong ke tangan Kepolisian Sektoral (POLSEK) setempat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris.

Kata Kunci : Efektivitas, Lembaga Adat Aceh, Tindak Pidana Ringan

efektivitas-fungsi-lembaga-adat-aceh-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-ringan-di

Posting 222: EFEKTIVITAS FUNGSI LEMBAGA ADAT ACEH DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI TINGKAT GAMPONG ditampilkan lebih awal di Jurnal Mudira Indure.

Oleh : RINI FITRIANI,.S.H., M.H.,dan LIZA AGNESTA KRISNA,.S.H.,M.H

 ABSTRAK

Penyebarluasan  pornografi di internet dan media sosial sudah berkembang tanpa batas  yang sangat mengkhawatirkan apabila dikomsumsi oleh seorang anak, mudahnya anak remaja untuk mengakses situs-situs pornografi di internet dan spam pornografi yang ada dalam beranda media sosial, terutama facebook dan twitter yang akan sangat berpengaruh buruk terhadap perilaku sehari-hari. Kemungkinan besar para remaja dapat terjebak dalam perilaku seks bebas, komunitas LGBT dan perilaku kriminal lainnya seperti pencabulan dan pemerkosaan.

Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diatur dalam Pasal  15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu :“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.” Dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :”Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Perlindungan khusus terhadap anak korban pornografi disebutkan dalam Pasal 59 ayat 2 huruf (f), Pasal 67A  dan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial merupakan masalah yang perlu diperhatikan.  Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah  era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak moral seseorang apalagi anak yang belum bisa menyaring informasi yang benar. Perkembangan teknologi  informasi tidak mungkin dilawan hanya oleh kewenangan yang ada di pemerintah dan penegak hukum saja.  Perlu adanya kesadaran masyarakat dan perhatian yang serius dari pemerintah,  orang tua memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak sehingga akan mempersempit akses dan penyebaran pornografi.

perlindungan-hukum-terhadap-anak-akibat-penyebarluasan-pornografi-di-internet-dan-media-sosial-di-kota-langsa-provinsi-acehperlindungan-hukum-terhadap-anak-akibat-penyebarluasan-pornografi-di-internet-dan-media-sosial-di-kota-langsa-provinsi-acehperlindungan-hukum-terhadap-anak-akibat-penyebarluasan-pornografi-di-internet-dan-media-sosial-di-kota-langsa-provinsi-aceh

Posting 221: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DI INTERNET DAN MEDIA SOSIAL DI KOTA LANGSA (PROVINSI ACEH) ditampilkan lebih awal di Jurnal Mudira Indure.

Oleh : Bustami. SH.,MH, Drs. Muhammad Natsir. SH.,MH  dan  Zainuddin, SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa

 ABSTRAK

Di Indonesia setiap Pegawai Negeri Sipil ataupun pejabat negara diwajibkan untuk mengangkat sumpah sesuai dengan peraturan pemerintah N0. 21 tahun 1975, tentang sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No.5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, setiap calon pegawai negeri sipil wajib mengangkat sumpah, konsekwensi mengangkat sumpah apabila dilanggar wajib membayar kafarat sumpah. Di Kota Langsa didapati Pegawai Negeri Sipil yang melanggar sumpah namun tidak ada yang membayar kafarat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  tujuan dilakukan penyumpahan terhadap Pegawai Negeri Sipil Kota Langsa, untuk mengetahui  bahwa pelanggar sumpah harus membayar kafarat dan untuk mengetahui bentuk bentuk sumpah yang harus membayar kafarat serta bentuk kafaratnya.

Untuk menemukan efektifitas sumpah guna meningkatkan motifasi bekerja Pegawai Negeri Sipil di Kota Langsa, dengan unsur-unsur pokok yang harus diungkapkan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tim peneliti menggunakan metode Penelitian kualitatif, dengan mengamati Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasannya kemudian dihubungkan dengan sumpah yang diucapkannya ketika pelantikannya sebagai Pegawai Negeri Sipil  Kota Langsa.

Hasil penelitian tujuan dilakukan penyumpahan terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengikat Pegawai Negeri Sipil supaya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil  ataupun supaya melaksanakan sesuatu yang telah dibebankan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dikerjakannya sehingga atasan yakin terhadap kinerja bawahannya.Pelanggar sumpah harus membayar kafaratnya dikarenakan sumpah merupakan hukuman yang mengandung makna ibadah, yaitu hak yang berkisar antara ibadah dan hukuman merupakan hak Allah, wajib dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah tidak. Setiap pelanggaran kalimat yang diucapkan atas nama Allah yang disebut dengan sumpah wajib membayar kafarat walaupun telah dijalankan hukuman sesuai dengan Undang-undang dalam bentuk hukuman disiplin ringan, sedang dan hukuman disiplin berat.

Disarankan kepada pejabat pengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil, setiap pelaksanaan penyumpahan senantiasa mengungkapkan tujuan dilakukan penyumpahan dan kewajiban membayar kafarat apabila sumpah yang diucapkan dilanggar. Mesosialisasi kewajiban membayar kafarat setiap yang melanggar sumpah, serta pemerintah mengeluarkan Qanun Kota Langsa menyangkut dengan pengaturan kafarat bagi siapa saja yang melanggar sumpah baik Pegawai Negeri Sipil maupun lainnya.

eksistensi-sumpah-terhadap-kinerja-pegawai-negeri-sipil-di-pemerintah-kota-langsa

Posting 220: EKSISTENSI SUMPAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA LANGSA ditampilkan lebih awal di Jurnal Mudira Indure.

 Oleh : Sarma Panggabean

Dosen Universitas HKBP Nommensen/

Mahasiswa Program Doktor Linguistik USU

[email protected]

Abstrak

Penelitian ini akan mengevaluasi bahasa teks tulisan berupa tajuk rencana dari koran  dengan memerhatikan sikap dan pemosisian pada tulisan. Sehubungan dengan itu, maka tujuan khusus penelitian adalah untuk mendeskripsikan evaluasi bahasa tajuk rencana oleh mahasiswa pada pola apraisal tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data empiris dengan menggunakan tajuk rencana surat kabar Analisa terbitan di Medan. Paparan data meliputi jumlah kosa kata, jumlah kata keseluruhan atau token, frekuensi kemunculan kata, variasi leksika teks, kepadatan dalam teks artikel dan jumlah kata apraisal sikap dan pemosisian. Dari data tersebut, dianalisi korpus menggunakan perangkat lunak program korkondansi Simple Concordance Program (SCP). Melalui program ini, setiap kata pada pola Apraisal diteliti frasa dan klausa sebagai media menuliskan pesan dalam teks banyak menggunakan fungsi bahasa menguatkan sikap dengan pemosisian yang dihubungkan nyata di dalam teks.

Kata Kunci: Apraisal, SPC, Tajuk Rencana

evaluasi-bahasa-tajuk-rencana-menggunakan-kerangka-apraisal-oleh-mahasiswa-program-studi-pendidikan-bahasa-dan-sastra-indonesia-fkip-universitas-hkbp-nommensen

Posting 219: EVALUASI BAHASA TAJUK RENCANA MENGGUNAKAN KERANGKA APRAISAL OLEH MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FKIP UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN ditampilkan lebih awal di Jurnal Mudira Indure.