417: Hubungan Kebijakan Publik dan Hukum dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Cover Jurnal Mudira Indure

Hubungan Kebijakan Publik dan Hukum dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Oleh :

Drs. Rehmuli Karo-Karo, M.IP

Dosen Universitas Darma Agung, Medan

 

Abstrak

Kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, karena sebuah hukum adalah hasil dan kebijakan publik. Dari pemahaman dasar ini dapat dilihat abahwa hukum dan kebijakan publik itu pada tataran praktek tidak dapat dipisah-pisahkan. Keduanya berjalan seiring, sejalan dengan prinsip saling mengisi. Sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik di dalamnya maka produk hukum itu akan kehilangan makna substansinya. Demikian pula sebaliknya, sebuah proses kebijakan publik tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut.

Kata kunci : kebijakan publik, hukum dan pemerintahan daerah

2. Drs. Rehmuli Karo-Karo, MIP2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*