148: EKSISTENSI LEMBAGA PERADILAN DALAM PENEGAKKANHAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Cover Jurnal Mudira Indure

EKSISTENSI LEMBAGA PERADILAN DALAM PENEGAKKANHAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)
Oleh : PUTRI GLORIA GINTING. SH., MH
Dosen FH UNPAB

ABSTRAK
Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :
Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan – tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi ”batal demi hukum”.
Kata kunci : praduga tidak bersalah, pengadilan, Hakim, KUHAP

EKSISTENSI LEMBAGA PERADILAN DALAM PENEGAKKANHAK ASASI MANUSIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*