315: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI MEDAN

Cover Jurnal Mudira Indure

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI MEDAN

Oleh :  Putri Gloria Ginting. SH., M.Kn
Dosen Fakultas Sosial Sains  UNPAB Medan

 

ABSTRAK

Kejahatan  media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai  penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  penipuan  bisnis online, dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online. Penulis  melakukan  penelitian dengan dua pendekatan. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengambilan sempel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan satu (1) orang Polisi Polda Bandar Pembangunan Panca Budi Medan, satu (1) orang Pakar Hukum Telematika, dan satu (1) orang Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan melakukan editing, klarifikasi dan sistematika data. Penegakan hukum pidana terhadap tindak  pidana  penipuan  bisnis  online  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dikenakan Pasal 378 KUHP. Tetapi karena dalam Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian juga menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online yaitu (a) faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang hukumannya terlalu ringan dan tidak memnimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum- oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, (b) penegakan hukum kurangnya anggota, (c) sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi. Penegak   hukum   perlu   meningkatkan pemahaman  dan  kinerja  dikalangan  aparat  penegak  hukum  dalam  mencegah tindak pidana penipuan bisnis online. Pemerintah sudah   selayaknya   segera   melakukan   amandemen   terhadap   KUHP terutama Pasal 378 yang dinilai sudah layak dipakai karena sanksi yang kurang berat bagi para pelaku penipuan bisnis online.

Kata kunci :     Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Bisnis  Online

7. GLORIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*